PiP, Tangerang Selatan - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah memblokir sejumlah situs atau aplikasi lantaran tak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kominfo sebelumnya melayangkan ultimatum pemblokiran pada para pelaku usaha sistem elektronik domestik maupun asing.
Adapun pendaftaran sebagai PSE telah berakhir Kamis 29 Juli, pukul 23.59 WIB. Hingga Ahad dini hari, 31 Juli, tercatat dalam situs pse.kominfo.go.id ada 290 platform asing dan 8.749 platform domestik yang telah mendapat izin terbit dari Kominfo.
Berdasarkan pantauan Penulis, sejumlah platform pun mulai tidak bisa diakses. Berdasarkan penelusuran, karena Penulis sering berselancar mencari game di Steam dan bermain game melalui Steam, begini screen capture ketika akses aplikasi Steam
Dan berikut screen capture ketika mengakses Paypal.com
Dan berikut daftar yang masih diblokir hingga sekarang
- Steam
- Paypal (paypal.com)
- Counter Strike Go
- Origin (origin.com)
- Dota 2 (dota2.com)
- Epic Game (epicgames.com)
Hal ini merupakan buntut dari pemberlakuan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Dilansir dari laman Tempo.com, pemblokiran sejumlah platform tersebut ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Warganet memprotes kebijakan Kominfo hingga tagar #BlokirKominfo menjadi trending sejak kemarin.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan berujar peraturan pendaftaran PSE bukan bertujuan mengekang kebebasan berekspresi, melainkan untuk menindak pelanggaran. Menurut dia, aturan serupa juga diterapkan di negara lain.
Samuel menyebutkan aturan PSE merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menindak perusahaan yang melakukan tindak kejahatan. Ia berdalih aturan itu akan bermanfaat bagi masyarakat karena pemerintah akan menjadi lebih mudah menindak perusahaan atau platform ilegal, seperti Binomo atau DNA Robot.
Dengan adanya aturan PSE, ia berharap aparat bisa masuk ke dalam sistem untuk menghindari kasus penipuan atau kejahatan melalui sistem elektronik. Namun, ia menegaskan hanya pihak berwenang atau aparat penegak hukum yang dapat meminta akses data dari platform-platform yang ada. Itu pun, tuturnya, harus berlandaskan alasan dan aturan yang kelas.
Jika ada platform yang enggan mendaftar sebagai PSE, kata dia, Kominfo pun tidak akan melakukan pemaksaan. "Mereka enggak mau daftar juga itu kepentingan mereka," ucap Samuel dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Juli 2022.
Menurut dia, jika plaform, khususnya dari perusahaan asing tak mendaftar mala akan muncul platform serupa buatan dalam negeri. Ia pun membantah anggapan Kominfo membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Alasan Samuel, karena Kominfo memberlakukan sistem blokir bukan membatasi konten yang diunggah pengguna atau content filtering.
"Kita modelnya bukan kayak Cina, sebelum bisa upload diawasi kan sama pemerintahnya. Tapi kan enggak, kalau itu melanggar ya baru tapi kita take down. Ini pelanggarannya dan itu ada mekanismenya," ucap dia.
Adapun Tempo telah menghubungi Samuel sejak tadi pagi untuk meminta konfirmasi dari Kominfo ihwal platform apa saja yang telah diblokir. Namun, hingga saat ini, Samuel belum merespon pertanyaan dari Tempo tersebut.
source: Tempo.com
